HMI Komisariat FUAD UINSI

Samarinda, 30 September 2025 — Dalam rangka memperingati September Hitam, Bidang PTKP (Pergolakan dan Tindakan Kemanusiaan Perjuangan) HMI Komisariat FUAD UINSI menggelar kegiatan “Panggung September Hitam” di bawah flyover APT. Pranoto Samarinda. Kegiatan ini mengusung tema besar “Melawan Lupa, Menyalakan Kesadaran Kemanusiaan” dengan bentuk edukasi publik di lampu merah, yang bertujuan mengingatkan masyarakat akan pentingnya menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masih membekas di tubuh bangsa Indonesia.

Melalui orasi, puisi, poster, dan teatrikal jalanan, kader HMI FUAD UINSI mengajak masyarakat untuk tidak apatis terhadap sejarah kelam bangsa dan mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum tuntas.

Ketua Bidang PTKP, Ahmad Aldi Saputra, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk perlawanan terhadap lupa dan ketidakadilan yang terus diwariskan. “Kami hadir di jalan, di antara bisingnya kendaraan dan hiruk pikuk kota, untuk mengingatkan bahwa ada luka bangsa yang belum sembuh. Tragedi 1965, penghilangan aktivis 1998, serta berbagai kekerasan terhadap rakyat sipil bukan sekadar catatan sejarah — itu adalah panggilan nurani bagi kita semua untuk menolak diam,” ungkap Ahmad Aldi.

Lebih lanjut, Ketua Umum HMI Komisariat FUAD UINSI, Muhammad Bayu Anggara, menegaskan bahwa HMI tidak akan pernah lelah memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. “Kita tidak sedang bernostalgia pada masa lalu, tapi sedang menegakkan kebenaran agar masa depan bangsa ini tidak dibangun di atas kebohongan. HMI berdiri di garda depan untuk menegaskan bahwa keadilan dan kemanusiaan adalah fondasi peradaban Islam yang sejati,” tegas Bayu dalam sambutannya.

Kegiatan ini mendapat perhatian masyarakat yang melintas, di mana kader HMI berorasi dengan materi edukatif tentang sejarah pelanggaran HAM serta pentingnya partisipasi warga dalam menuntut kebenaran dan keadilan. Sebagai penutup kegiatan, HMI Komisariat FUAD UINSI menyampaikan rilis pers resmi berikut: 1.HMI Komisariat FUAD UINSI dengan ini menyampaikan sikap resmi terkait kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia yang hingga kini masih diwarnai dengan impunitas, manipulasi sejarah, serta lemahnya perlindungan terhadap masyarakat sipil. 2.Kami menilai bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk memastikan kebenaran, keadilan, serta pemulihan bagi seluruh korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu maupun masa kini. Namun, hingga saat ini, berbagai tragedi kemanusiaan masih belum terselesaikan, termasuk tragedi 1965–1966 dan peristiwa lainnya. 3.Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut: 4.Mendesak negara untuk menuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM berat, termasuk tragedi 1965–1966 dan peristiwa lain yang hingga kini masih gelap. 5.Menuntut negara memberikan keadilan, pemulihan, dan kompensasi yang layak bagi korban serta keluarga korban pelanggaran HAM. 6.Menghentikan praktik manipulasi sejarah dengan membuka akses publik terhadap dokumen dan arsip negara terkait tragedi kemanusiaan. 7.Menolak segala bentuk impunitas, di mana pelaku pelanggaran HAM masih bebas tanpa proses hukum yang adil. 8.Mendesak pemerintah memperkuat demokrasi dengan menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul. 9.Menuntut adanya kurikulum pendidikan yang memuat pembahasan kritis terkait sejarah pelanggaran HAM di Indonesia. 10.Meminta negara memberikan perlindungan penuh terhadap aktivis, akademisi, dan masyarakat sipil yang memperjuangkan HAM dan demokrasi. Kami percaya bahwa bangsa ini tidak akan pernah benar-benar maju tanpa adanya penyelesaian atas luka sejarah, tanpa keberanian mengakui kebenaran, serta tanpa komitmen untuk menjamin kebebasan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, kami menyerukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan nilai-nilai HAM, demokrasi, serta keadilan sosial demi masa depan Indonesia yang lebih bermartabat.